Through his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Govt’s implementation with the SDGs.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Keberadaan komisioner KPK dengan latar belakang auditor semakin penting untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan dalam pemberantasan korupsi.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Dengan pengalaman dan keahlian di bidang audit, ketiga calon ini diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas keuangan negara.
Di bawah pengawasannya, click here BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Melalui berbagai pemeriksaan dan audit, BPK berperan dalam memastikan bahwa BUMN menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang best bagi masyarakat dan negara. Transparansi:BPK memeriksa apakah BUMN telah menjalankan kegiatan usahanya dengan transparan, termasuk dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan.
Peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti tahap seleksi berikutnya berupa wawancara dan tes kesehatan jasmani dan rohani.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.